KENDARI—PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara (ANTAM UBPN Konut) kembali menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat 23 Desember 2022 di ruang rapat Gubernur.
Kegiatan itu sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM). Setelah sukses dengan penyelenggaraan Konsultasi Publik di Tingkat Kabupaten Konawe Utara, penyelenggaraan konsultasi publik kali ini mendapatkan sambutan baik dari pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.
”Kami (Pemprov Sultra) mengapresiasi komitmen ANTAM untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik ini. Seingat saya dari sekitar 200 lebih perusahaan tambang di wilayah Sultra, baru ada dua perusahaan yang menyelenggarakan konsultasi publik, dan baru ANTAM yang mengundang seperti ini”, ungkap Sekretaris Daerah Pemprov Sultra Asrun Lio dalam membuka peresmian acara konsultasi publik.
Dimulai dengan sambutan oleh General Manager (GM) PT ANTAM Tbk UBPN Konawe Utara, Hendra Wijayanto menyampaikan, komitmen ANTAM dalam menjalankan praktik pertambangan yang baik.
Sejak secara resmi berdiri pada 01 Juli 2021 lalu, ANTAM UBPN Konawe Utara telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar di wilayah operasional.
Belajar dari hasil capaian selama satu tahun terakhir, sejalan dengan komitmen terhadap peraturan lingkungan, ANTAM juga menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi mandatori bagi setiap pemegang Izin Usaha Produksi (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
”Melalui Rencana Induk PPM ini, ANTAM UBPN Konut berkomitmen menjalankan program-program PPM yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, mengoptimalkan pengembangan sosial dan budaya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Program-program tersebut akan dijadikan dalam lima tahun mendatang mulai dari tahun 2023 sampai 2027. Pertemuan kali ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi, kolaborasi, dan menerima masukan dari semua pihak terhadap program PPM yang akan kami susun,” tambahnya.
Dalam kegiatan diskusi publik ini turut hadir manager GA, ER & CSR H. Umar Yahya, SE. Diskusi konsultasi publik di tingkat provinsi ini berjalan dengan sangat baik dan hangat.
ANTAM UBPN Konut menerima banyak masukan dan tawaran peluang kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Bahkan dari LSM seperti WALHI dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman, juga turut memberikan ruang agar bisa bersinergi bersama.
Hasil dari pertemuan konsultasi publik tingkat provinsi ini menyimpulkan empat hal penting, yaitu:
Pertama, ANTAM berkomitmen untuk mensinergikan program PPM supaya tidak tumpang tindih dengan membuka ruang sinergi dan kolaborasi melalui pemerintah, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Kedua, seluruh OPD dan LSM membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan ANTAM supaya memastikan program-program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Ketiga, seluruh OPD bersedia untuk bersinergi serta membuka data dan informasi agar program bisa diterima tepat sasaran.
Keempat, RIPPM ini akan disusun dan diverifikasi lebih lanjut secara detail mulai dari aktivitas, target dan indikator dibuat secara terukur.
Kegiatan konsultasi publik ini menutup rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan Rencana induk PPM ANTAM UBPN Konut.
Seluruh hasil konsultasi publik selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi ANTAM UBPN Konut untuk menyusun kegiatan program PPM secara terinci dan terukur sehingga program yang nanti akan diberikan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
”Kami memohon doa dan dukungan seluruh pihak, dari pemerintah, LSM dan masyarakat luas agar bisa mendukung upaya pelaksanaan RIPPM ini sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” imbuh Hendra Wijayanto menutup acara konsultasi publik. (*)
