BARADUPA – KONAWE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2025, yang resmi dimulai hari ini, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan reses tersebut diikuti oleh 29 dari 30 anggota DPRD Konawe yang turun langsung ke masyarakat di lima daerah pemilihan (Dapil).
Kelima Dapil itu meliputi:
Dapil I: Kecamatan Unaaha, Anggaberi, Wawotobi, dan Konawe.
Dapil II: Kecamatan Wonggeduku Barat, Wonggeduku, Pondidaha, Amonggedo, Meluhu, dan Besulutu.
Dapil III: Kecamatan Sampara, Anggalomoare, Soropia, Lalonggasumeeto, Bondoala, Morosi, dan Kapoiala.
Dapil IV: Kecamatan Uepai, Lambuya, Onembute, dan Puriala.
Dapil V: Kecamatan Tongauna, Tongauna Utara, Abuki, Padangguni, Asinua, Latoma, dan Routa.
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, memulai kegiatan resesnya di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, yang merupakan bagian dari Dapil IV atau yang dikenal dengan wilayah Asaki Raya.
“Kemarin kami mulai melakukan reses masa persidangan pertama di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya,” ujar Made Asmaya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu siang (15/10/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota dewan untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Konawe tahun 2026.
“Kami turun langsung mendengarkan aspirasi warga. Dari berbagai usulan itu, akan kita lihat mana yang menjadi skala prioritas untuk dibahas dan diperjuangkan agar dianggarkan dalam APBD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Made mengungkapkan, dalam reses kali ini masyarakat Kelurahan Lambuya menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai mendesak dan sangat dibutuhkan.
“Beberapa usulan masyarakat antara lain pembangunan jalan beton lingkar lapangan, pengadaan sumur bor, serta rehabilitasi aula Kelurahan Lambuya,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi wadah efektif bagi DPRD Konawe untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
