BARADUPA.COM – KONAWE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekali lagi membuktikan keseriusannya dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Perjuangan panjang terkait penyelesaian dampak sosial pembangunan Bendungan Ameroro akhirnya menemui titik terang.
Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, melalui pesan singkat pada Selasa 6 Mei 2025.
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa permasalahan yang sempat menghambat, khususnya terkait ganti rugi tanaman tumbuh, kini telah terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian permasalahan dampak sosial Bendungan Ameroro clear,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menjelaskan bahwa masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap perhitungan atau penilaian tanaman tumbuh oleh tim appraisal, kini telah sepakat menerima hasil perhitungan yang telah ditetapkan.
Kesepakatan ini tercapai setelah serangkaian pertemuan konstruktif yang diinisiasi oleh DPRD Konawe.
“Sekarang perwakilan masyarakat sudah menerima setelah rapat bersama DPRD Konawe, Pabung 1417 Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, dan tim appraisal,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, rapat penting yang membuahkan kesepakatan ini dilaksanakan di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Kehadiran langsung Ketua DPRD Konawe, Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, SH, beserta anggota DPRD lainnya menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif dalam mengawal aspirasi warga.
Turut hadir dan memberikan dukungan dalam pertemuan tersebut, Pabung 1417 Kendari, Letkol Inf. Azwar Dinata, SH.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, DPRD Konawe berharap permasalahan terkait pembangunan Bendungan Ameroro tidak ada lagi ganjalan sosial yang berarti, sembari memastikan hak-hak masyarakat terdampak telah terpenuhi dengan adil.
