Home / News

Selasa, 14 April 2026 - 22:38 WIB

Dugaan Suap MBG Rp50 Juta, Aliansi Minta Sanksi Tegas untuk Oknum DPRD

BARADUPA.COM – SULBAR.   Dugaan suap dalam percepatan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret oknum anggota DPRD Sulawesi Barat berinisial “RIB”.

Dugaan itu mengemuka setelah Aliansi Rakyat Bersatu melaporkan kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar.

Mereka melayangkan laporan itu bersamaan dengan aksi demonstrasinya di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu (8/4). Massa menuntut BK segera memproses dugaan pelanggaran etik secara objektif dan transparan.

Aliansi menilai dugaan suap sebesar Rp50 juta mencederai tujuan program MBG yang seharusnya menyasar kepentingan publik. Mereka menduga dana tersebut digunakan untuk mempercepat operasional dapur MBG yang terkait dengan oknum legislator.

Baca Juga  Presiden Terima Delegasi Tiongkok, Indonesia Tegaskan Peran sebagai Stabilizing Power di Kawasan

Peserta aksi, Ahyar, mengklaim pihaknya telah mengantongi bukti awal. Bahkan, dugaan suap itu melibatkan beberapa oknum legislator.

“Telah kami temukan data dan bukti yang kuat oknum DPRD Sulbar diduga melakukan penyuapan agar dapurnya cepat beroperasi, yaitu kurang lebih Rp50 juta, bahkan lebih,” ungkap Ahyar dalam orasinya.

Juru bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, mengatakan laporan resmi telah masuk ke Badan Kehormatan DPRD Sulbar sebagai langkah awal penanganan etik. Ia juga menyebut pihaknya menelusuri dugaan keterkaitan oknum “RIB” dengan sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.

Menurut Galang, aliansi akan terus mengawal kasus ini melalui jalur etik dan politik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan membawa perkara ke ranah pidana jika ditemukan bukti yang cukup.

Baca Juga  UPP Kelas I Molawe Coklit Data PNBP Bersama PT OSS dan VDNI, Perkuat Akuntabilitas Pelayanan

Korlap Aliansi Rakyat Bersatu Hajril Hajura, menegaskan dugaan tersebut mengarah pada penyalahgunaan program publik untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut praktik itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.

“Kami mendesak Badan Kehormatan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika dugaan ini benar dan pelanggarannya terbukti, maka harus ada sanksi tegas, termasuk pemberhentian,” tegas Hajril.

Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat. Hingga berita ini terbit, DPRD Sulbar maupun oknum anggota berinisial “RIB” belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Share :

Baca Juga

News

Kebakaran Lahan di Nanga-Nanga Kendari, TNI-Polri dan Damkar Bergerak Cepat

News

GREAT Institute: Visi “Jalan Raya Pasifik” Prabowo Terobosan Doktrin Geopolitik Maritim 

News

Komisi III DPR RI Angkat Bicara soal Media Simpul Indonesia Dilaporkan PT GMS

News

Yusran Akbar Instruksikan Penguatan Personel dan Sarpras Hadapi Karhutla serta Kekeringan

Komunitas

Pengurus JMSI Sumbar Dilantik, Tantangan Membangun Media Siber Sehat Menanti

News

Presiden Terima Delegasi Tiongkok, Indonesia Tegaskan Peran sebagai Stabilizing Power di Kawasan

News

Barata Kahedupa Gelar Peringatan Maulid Nabi, Lakina Ajak Masyarakat Lestarikan Tradisi

News

Adhi Yaksa Soroti Laporan terhadap Wartawan Simpul Indonesia: Utamakan Mekanisme Pers