Home / News

Selasa, 14 April 2026 - 22:38 WIB

Dugaan Suap MBG Rp50 Juta, Aliansi Minta Sanksi Tegas untuk Oknum DPRD

BARADUPA.COM – SULBAR.   Dugaan suap dalam percepatan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret oknum anggota DPRD Sulawesi Barat berinisial “RIB”.

Dugaan itu mengemuka setelah Aliansi Rakyat Bersatu melaporkan kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar.

Mereka melayangkan laporan itu bersamaan dengan aksi demonstrasinya di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu (8/4). Massa menuntut BK segera memproses dugaan pelanggaran etik secara objektif dan transparan.

Aliansi menilai dugaan suap sebesar Rp50 juta mencederai tujuan program MBG yang seharusnya menyasar kepentingan publik. Mereka menduga dana tersebut digunakan untuk mempercepat operasional dapur MBG yang terkait dengan oknum legislator.

Baca Juga  Webinar Komdigi-DPR RI Soroti Ancaman AI, Hoaks, dan Lunturnya Etika Digital

Peserta aksi, Ahyar, mengklaim pihaknya telah mengantongi bukti awal. Bahkan, dugaan suap itu melibatkan beberapa oknum legislator.

“Telah kami temukan data dan bukti yang kuat oknum DPRD Sulbar diduga melakukan penyuapan agar dapurnya cepat beroperasi, yaitu kurang lebih Rp50 juta, bahkan lebih,” ungkap Ahyar dalam orasinya.

Juru bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, mengatakan laporan resmi telah masuk ke Badan Kehormatan DPRD Sulbar sebagai langkah awal penanganan etik. Ia juga menyebut pihaknya menelusuri dugaan keterkaitan oknum “RIB” dengan sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.

Menurut Galang, aliansi akan terus mengawal kasus ini melalui jalur etik dan politik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan membawa perkara ke ranah pidana jika ditemukan bukti yang cukup.

Baca Juga  Syamsul Ibrahim Pantau Langsung Kesiapan Arena Kontingen Pramuka Konawe di Cibubur

Korlap Aliansi Rakyat Bersatu Hajril Hajura, menegaskan dugaan tersebut mengarah pada penyalahgunaan program publik untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut praktik itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.

“Kami mendesak Badan Kehormatan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika dugaan ini benar dan pelanggarannya terbukti, maka harus ada sanksi tegas, termasuk pemberhentian,” tegas Hajril.

Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat. Hingga berita ini terbit, DPRD Sulbar maupun oknum anggota berinisial “RIB” belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Share :

Baca Juga

News

SBKB Demo PT ABM, Dugaan Pemotongan Gaji, Mutasi, hingga Ancaman terhadap Buruh Diungkap

News

Lepas 5.109 Mahasiswa KKN, UHO Tekankan Adaptasi dan Solusi bagi Masyarakat

Komunitas

SIMPUL Sultra Ingatkan ESDM, RKAB PT Tiran Indonesia Harus Berdasar Evaluasi Objektif

Komunitas

Kunjungi Hainan, Ketum JMSI Puji Integrasi Pembangunan dan Pelestarian Alam

Komunitas

HAAME Andalkan Teknologi Canggih untuk Jaga Keselamatan Penerbangan Dunia

Komunitas

HMKS Dorong Program Bantuan UKT/SPP Lebih Efektif, Adil, dan Mudah Diakses Mahasiswa

Komunitas

JANGKAR Sultra Dorong ESDM Audit Kepatuhan PT Tiran Sebelum Perpanjang RKAB

Komunitas

Gempur Sultra Minta Pemkot Kendari Evaluasi Total Pembangunan Perumahan Baito Permai