BARADUPA.COM – KONAWE. Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan guna mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pertambangan.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang akan ditempuh lembaganya adalah meningkatkan fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal.
“DPRD Konawe siap meningkatkan pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegas Made Asmaya saat rapat konsultasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS-P), Selasa, 5 Agustus 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa fungsi pengawasan DPRD sejauh ini belum berjalan maksimal, terutama karena keterbatasan dukungan anggaran.
“Berbicara pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” ujarnya.
Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab minimnya PAD. Ia menyoroti khususnya terkait rendahnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, yang tidak ditopang oleh data yang akurat dan valid.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa pun jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi. Ini yang harus kita ubah,” tegas politisi muda tersebut.
Eko bahkan membandingkan dengan Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berhasil meraih DBH cukup besar berkat data yang kuat dan pengawasan yang ketat.
“Kalau kita bisa memperkuat data, kita bisa tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Ketua DPRD Konawe mengungkapkan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Routa, wilayah yang dikenal memiliki banyak aktivitas pertambangan.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” jelas Made.
Menurutnya, tanpa terjun langsung ke lapangan, pemerintah tidak akan pernah tahu secara pasti potensi-potensi PAD yang dapat dimaksimalkan.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.
