BARADUPA.COM – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di daerahnya. Tidak hanya sebatas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di daerah, kali ini perjuangan wakil rakyat Konawe berlanjut hingga ke tingkat pusat.
Pada Senin (22/9/2025), tim konsultasi DPRD Konawe yang dipimpin oleh Dr. H. A. Ginal Sambari, M.Si., melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta.
Kunjungan ini bertujuan memastikan kejelasan status kepegawaian bagi 4.051 tenaga honorer aktif di Kabupaten Konawe yang hingga kini masih menunggu kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam keterangannya, Ginal Sambari yang juga Ketua Komisi III DPRD Konawe menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sebatas retorika politik, melainkan aksi nyata untuk membela kepentingan masyarakat.
“Kami tadi konsultasi di Kementerian PAN-RB terkait pengangkatan PPPK yang masih tersisa sebanyak 4.051 orang dan hingga kini belum jelas statusnya,” ungkap Ginal Sambari melalui pesan WhatsApp, Selasa 23 September 2025.
Politisi Golkar ini juga menegaskan, pihaknya siap mewakafkan diri, partai, serta lembaga DPRD Konawe untuk memperjuangkan hak-hak tenaga honorer tersebut.
Menurutnya, para honorer telah lama mengabdi untuk daerah dan negara sehingga pantas mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Selain sebagai anggota DPRD, Ginal Sambari yang juga menjabat Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Konawe, menyatakan bahwa perjuangan ini merupakan amanah moral sekaligus tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya memberikan janji-janji belaka. Ini adalah komitmen perjuangan demi keadilan bagi ribuan tenaga honorer di Konawe. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan yang berpihak kepada mereka,” tegasnya.
Langkah DPRD Konawe ke Kementerian PAN-RB mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama para honorer yang selama ini berharap penuh pada perhatian pemerintah daerah maupun pusat.
Ribuan tenaga honorer tersebut berharap perjuangan ini bisa berbuah hasil dengan terbitnya kebijakan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.
